Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan, seremoni, atau slogan kebangsaan. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural (berbeda agama, etnis, bahasa, kelas sosial, dan kondisi geografis) Pancasila harus hadir sebagai cara negara mengelola kebijakan publik secara adil, berkelanjutan, dan tidak boros sumber daya.
Dua program prioritas negara yang kini menjadi perhatian publik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Secara gagasan, keduanya memiliki niat mulia. MBG ingin menjawab masalah gizi, kesehatan anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan. Kopdes ingin menggerakkan ekonomi desa, memperkuat distribusi pangan, serta membuka ruang usaha rakyat dari bawah.
Namun, niat baik belum tentu otomatis menjadi kebijakan yang Pancasilais. Kebijakan disebut Pancasilais bukan hanya karena memakai istilah kerakyatan, gotong royong, atau kesejahteraan. Ia harus diuji dari keberlanjutan, keadilan distribusi, efisiensi anggaran, keterlibatan masyarakat, dan kemampuan menghargai infrastruktur publik yang sudah dibangun sebelumnya.
Di sinilah kritik perlu diajukan. MBG dan Kopdes terlihat bergerak dengan logika pembangunan baru, yakni membangun dapur, membangun satuan pelayanan, membangun gerai, gudang, fasilitas koperasi, dan menyiapkan ribuan titik operasional baru. Padahal, negara sebelumnya telah membangun infrastruktur ketenagakerjaan dan pelatihan melalui Kementerian Ketenagakerjaan, terutama Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).
Data Kemnaker menunjukkan bahwa hingga 2024 telah dibangun lebih dari 4.652 BLK Komunitas. Laporan Kinerja Kemnaker 2024 juga mencatat pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi melalui 21 BLK UPTP, 13 satuan pelayanan, dan 262 BLK UPTD. Artinya, negara sudah memiliki jaringan pelatihan kerja yang cukup luas. Infrastruktur ini tidak boleh diperlakukan seolah-olah tidak ada ketika negara membuat program prioritas baru.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional mencatat puluhan ribu SPPG (dapur MBG) telah operasional. Per 1 Juni 2026, dashboard BGN menampilkan 29.842 SPPG operasional. Pada sisi lain, program Kopdes juga berjalan cepat. Pemerintah meresmikan 1.061 Kopdes yang siap beroperasi pada 16 Mei 2026 dan menargetkan sekitar 30 ribu Kopdes rampung serta beroperasi pada 16 Agustus 2026. Sejumlah pemberitaan juga menyebut ribuan bangunan fisik Kopdes telah rampung.
Pertanyaannya, mengapa percepatan MBG dan Kopdes tidak sejak awal dirancang sebagai kelanjutan dari ekosistem BLK dan BLKK? Padahal, MBG membutuhkan juru masak, pengelola dapur, tenaga logistik, pengawas higienitas, tenaga administrasi, pengelola rantai pasok, serta tenaga yang memahami gizi dan keamanan pangan. Kopdes membutuhkan manajer, akuntan koperasi, tenaga pemasaran, pengelola gudang, operator digital, pengurus distribusi, dan pendamping usaha desa. Semua kebutuhan itu sangat dekat dengan fungsi BLK dan BLKK sebagai pusat pelatihan vokasi dan pemberdayaan komunitas.
Jika BLK dan BLKK tidak diintegrasikan, negara berisiko menciptakan tumpang tindih infrastruktur. Di satu sisi, ada gedung dan workshop pelatihan yang sudah dibangun. Di sisi lain, muncul bangunan baru untuk dapur MBG dan Kopdes. Bila keduanya berjalan sendiri-sendiri, yang terjadi bukan gotong royong kelembagaan, melainkan ego sektoral antarprogram.
Dalam perspektif Pancasila, masalah ini menyentuh sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya soal membagi bantuan kepada rakyat. Keadilan sosial juga berarti memastikan uang negara tidak dibelanjakan secara mubazir, tidak mengulang pembangunan yang sebenarnya bisa disinergikan, dan tidak membiarkan aset publik menganggur.
Keadilan sosial juga menghendaki agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penerima manfaat pasif, tetapi menjadi pelaku. Anak muda desa, perempuan, santri, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan komunitas lokal harus dilatih agar menjadi bagian dari ekosistem MBG dan Kopdes. BLK dan BLKK dapat menjadi simpul pelatihannya.
Dalam masyarakat multikultural, pendekatan seragam dari pusat sering kali gagal membaca keragaman lokal. Dapur MBG di Banten tentu berbeda tantangannya dengan dapur MBG di Papua, NTT, Kalimantan, atau wilayah kepulauan. Koperasi desa di daerah agraris berbeda dengan koperasi di daerah nelayan, kawasan industri, pesantren, atau wilayah adat. Karena itu, Pancasila menuntut kebijakan yang menghargai lokalitas, bukan sekadar menyeragamkan desain kelembagaan.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, juga tidak boleh dibaca sebagai penyeragaman. Persatuan justru menuntut koordinasi antarlembaga agar program negara tidak saling menegasikan. MBG, Kopdes, BLK, BLKK, BUMDes, pesantren, kampus, dan pemerintah daerah seharusnya masuk dalam satu peta kerja nasional. Persatuan kebijakan berarti ada kesinambungan, bukan setiap rezim dan setiap kementerian membangun proyeknya sendiri.
Sila keempat juga penting. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menuntut proses perencanaan yang dialogis. Masyarakat desa perlu ditanya, apakah mereka membutuhkan bangunan baru atau lebih membutuhkan penguatan bangunan yang sudah ada? Apakah BLKK pesantren, lembaga kursus, dapur komunitas, atau aset desa dapat difungsikan sebagai pusat pelatihan MBG dan Kopdes? Apakah koperasi akan benar-benar dikelola warga, atau hanya menjadi nama baru bagi proyek administratif?
Di sinilah BPIP perlu mengambil peran yang lebih substantif. BPIP tidak cukup hanya menyosialisasikan Pancasila melalui seminar, lomba, atau seremoni kenegaraan. BPIP seharusnya mengembangkan audit Pancasila terhadap kebijakan publik prioritas. Audit itu tidak untuk menghambat program Presiden, tetapi untuk memastikan program nasional benar-benar sesuai nilai Pancasila.
Audit Pancasila dapat mengajukan pertanyaan sederhana tetapi mendasar. Apakah program ini memperkuat keadilan sosial? Apakah ia menghindari pemborosan anggaran? Apakah ia melanjutkan infrastruktur negara yang sudah ada? Apakah ia melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek? Apakah ia mengurangi kesenjangan antarwilayah? Apakah ia membuka akses bagi kelompok rentan? Apakah ia membangun gotong royong antarlembaga, atau justru memperkuat ego sektoral?
Dengan kerangka itu, kritik terhadap MBG dan Kopdes bukanlah penolakan terhadap program. Kritik ini justru ingin menyelamatkan tujuan mulianya. MBG perlu berhasil karena gizi anak bangsa adalah fondasi masa depan. Kopdes perlu berhasil karena ekonomi desa tidak boleh terus bergantung pada rantai distribusi yang panjang dan tidak adil. Namun, keberhasilan keduanya akan lebih kuat jika dihubungkan dengan infrastruktur pelatihan yang sudah dibangun negara melalui BLK dan BLKK.
Langkah konkret dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memetakan lokasi BLK, BLKK, SPPG, Kopdes, BUMDes, pesantren, dan aset desa dalam satu dashboard terpadu. Kedua, BLK dan BLKK dijadikan pusat pelatihan tenaga MBG dan Kopdes, seperti pelatihan memasak sehat, sanitasi dapur, keamanan pangan, manajemen gudang, akuntansi koperasi, digital marketing, serta logistik lokal. Ketiga, Kopdes perlu dipastikan menjadi pemasok bahan pangan MBG dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM setempat. Keempat, BPIP perlu menyusun indikator “kebijakan publik Pancasilais” yang mengukur keadilan, keberlanjutan, gotong royong kelembagaan, dan penghormatan terhadap keragaman lokal.
Pancasila bagi masyarakat multikultural bukan sekadar ajaran moral tentang hidup rukun. Ia adalah etika kebijakan publik. Dalam negara sebesar Indonesia, program prioritas tidak boleh berjalan dengan mental “mulai dari nol” setiap kali terjadi perubahan arah politik. Negara harus memiliki ingatan kelembagaan.
Jika MBG dan Kopdes mampu melanjutkan, menghidupkan, dan memanfaatkan BLK serta BLKK, maka program itu bukan hanya menjadi proyek pembangunan fisik. Ia akan menjadi gerakan keadilan sosial, yakni memberi makan anak bangsa, menggerakkan ekonomi desa, melatih rakyat bekerja, dan memastikan aset negara tidak sia-sia.
Itulah Pancasila yang hidup. Bukan Pancasila yang hanya dibacakan, tetapi Pancasila yang menghemat anggaran, menyambungkan kebijakan, memberdayakan rakyat, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.