Pancasila Sakti dan Ketika Parlemen Bukan Wakil Rakyat

Hari kesaktian Pancasila pada tahun 2025 ini tepat untuk merefleksikan sila keempat atas fenomena kegelisahan publik kepada parlemen yang sempat diragukan sebagai perwakilan rakyat ketika driver ojeg Affan Kurniawan dilindas rantis Brimob pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta Pusat. Berangkat dari peristiwa itu, Pancasila sebagai filosofi hidup (way of life) bangsa Indonesia tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks parlemen yang seharusnya menjadi perwujudan rakyat. Namun, ketika parlemen tidak sepenuhnya mewakili rakyat, maka penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi tantangan serius.

Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Pancasila memiliki lima sila yang menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila, seperti “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, dan keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Nah, nilai penting dalam sila keempat adalah kerakyatan dan perwakilan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam perwakilan, mekanisme pengambilan keputusan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasinya.
Dalam pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah mengutamakan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Dua pengalaman ini di dalam membuat keputusan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya dan menghargai perbedaan pendapat.

Tantangan dalam Mewujudkan Pancasila

Dalam konteks parlemen, tantangan utama adalah memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar mewakili suara rakyat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain. Pertama, kurangnya representasi rakyat. Parlemen yang tidak sepenuhnya mewakili rakyat dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, korupsi dan penyalagunaan kekuasaan. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap parlemen dan pemerintahan.

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain. Pertama, pendidikan dan penanaman nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila perlu ditingkatkan untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran nasional dan etika yang baik. Kedua, pengawasan dan akuntabilitas. Yakni, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan parlemen untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, partisipasi masyarakat. Yaitu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dengan demikian, Pancasila sakti menghadapi tantangan berat dan serius saat ini. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama sila keempat, dan meningkatkan kesadaran nasional, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. Untuk itu, diharapkan tidak ada kembali tindakan represif aparat terhadap rakyat dan pun tindakan anarkis rakyat kepada institusi atau person parlemen dan pemerintahan.